Gencar Sertifikasi Tanah, Kementerian ATR/BPN Sebut PLN Masif Amankan Aset Negara

  • Whatsapp
Bagikan

JAKARTA, JUBIR.id – PT PLN (Persero) semakin progresif melakukan langkah penyelamatan aset di seluruh Indonesia. Langkah yang mendapat apresiasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini, selain dalam rangka mengamankan aset negara, juga bagian dari upaya menjaga keberlanjutan perkembangan kelistrikan nasional.

Dalam koordinasi dengan KPK RI dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN untuk wilayah Nusa Tenggara Timur, PLN mengapresiasi mitranya tersebut. Kolaborasi bersama dinilai berjalan baik dan berhasil mencapai sekitar 333 bidang tanah dari 879 bidang yang ditargetkan bersertifikasi tahun ini.

Bacaan Lainnya

“Dengan kolaborasi ini kami dapat melegalkan dan mensertifikatkan sebanyak 333 bidang tanah sepanjang 2021,” ujar Direktur Bisnis Regional Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara, Syamsul Huda.

Huda menuturkan, PLN berkomitmen dengan penugasan pemerintah kepada perseroan terkait percepatan pembangunan kelistrikan yang mendorong pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan rakyat. Untuk itu, diperlukan ketersediaan lahan untuk lokasi pembangunan infrastruktur kelistrikan.

Baca Juga:  PLN Siap Dukung Kebutuhan Kelistrikan Sektor Kesehatan, Perekonomian, dan Pariwisata di Labuan Bajo

Untuk wilayah NTT, lanjut Huda, tercatat di akhir tahun 2020 masih ada 1.445 bidang tanah yang belum tersertifikasi.

“Dalam rangka mengelola aset tersebut, PLN berkomitmen untuk mengamankan, memelihara, dan mendayagunakan aset tanah yang dimiliki PLN. Demi masa depan penyediaan tenaga listrik bagi seluruh rakyat Indonesia,” tandasnya.

Dia menjelaskan, sebagian aset tanah PLN merupakan hasil pelaksanaan pengadaan tanah baru yang memiliki dokumen pembebasan lengkap. Sebagian besar lainnya merupakan infrastruktur lama yang sudah beroperasi dan dikelola selama puluhan tahun lamanya namun belum memiliki kelengkapan dokumen administrasi sehingga menjadi kendala saat pendaftaran ke Badan Pertanahan Nasional.

“Saya mewakili jajaran direksi beserta seluruh rekan-rekan PLN di Provinsi NTT mohon dukungan dan arahan dari BPN. Dalam hal pendaftaran permohonan hak atas tanah agar aset- aset tersebut tetap dapat disertifikatkan, demi menyelamatkan dan mengamankan aset-aset milik negara,” harapnya.

Dia pun mengharapkan koordinasi dan kolaborasi antara PLN bersama Kementerian ATR/BPN dan KPK RI dapat berkelanjutan demi tercapainya target sertifikasi tanah PLN untuk tahun 2021 ini.

Baca Juga:  Sambut Hari Pelanggan Nasional, PLN Perpanjang Program Super Merdeka

Sekretaris Kementerian BUMN Susyanto dalam kesempatan tersebut mengapresiasi upaya PLN untuk menindaklanjuti MoU dengan Kementerian ATR/BPN yang sudah dilakukan sebelumnya. Penyelamatan aset ini menurutnya penting mengingat aset tanah bernilai tinggi dan tidak pernah turun nilainya.

“Aset BUMN, khususnya yang berbentuk tanah tentunya adalah aset yang sangat mempunyai nilai tinggi dan tidak pernah turun,”ujarnya.

Susyanto berharap kolaborasi dalam rangka sertifikasi ini dapat berjalan lancar. Termasuk agar target yang sudah ditetapkan dapat tercapai.

Senada dengan itu, Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah Kementerian ATR/BPN, Kalvyn Andar Sembiring pun mengakui langkah masif dari kolaborasi PLN bersama Kementerian ATR/BPN di bawah supervisi KPK. Setahun terakhir sejak melakukan penandatanganan MoU, telah menghasilkan banyak produk sertifikasi.

“Memang diakui kegiatan yang dilakukan PT PLN ini masif di seluruh Indonesia dan kami akui produknya semakin hari semakin banyak dalam setahun ini,” ujarnya.

Kalvyn pun mengapresiasi kegiatan bersama yang mengupayakan penyelamatan aset negara ini. Kementerian ATR/BPN menurutnya akan memberikan dukungan untuk menyelesaikan tugas sertifikasi ini. Terlebih pada 2024, Kementerian ATR/BPN ditargetkan seluruh sertifikasi tanah di seluruh Indonesia diharapkan dapat tercapai.

Baca Juga:  Laba Bersih PLN Naik 38,6 Persen

Satgas KPK Korsup Wilayah V Dian Patria menyebutkan bahwa masalah sertifikasi memang kerap menjadi penyebab munculnya temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Untuk itu, langkah-langkah strategis dinilai perlu dilakukan untuk tidak menimbulkan kebingungan bagi masyarakat di lapangan.

Terkait percepatan, pihaknya juga mendorong agar PLN mengembangkan sistem pendataan aset berbasis spasial. Sehingga ke depan pemantauan terhadap infrastruktur PLN juga dapat lebih mudah dilakukan.

Terkait target sertifikasi tahun ini, KPK menyampaikan harapan agar dapat tercapai pada akhirnya.

“Sekarang sudah tengah tahun. Bagaimana kita bisa memastikan seluruh target atau bahkan lebih dari target dapat diselesaikan pada tahun 2021 ini,” ucapnya.

Untuk di NTT, General Manager PLN Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur, Agustinus Jatmiko menyampaikan UIW NTT telah melakukan sertifikasi sebanyak 98 sertifikat tanah sebagai realisasi semester I 2021 per Juni kemarin, dan berupaya untuk dapat menyelesaikan target sisa sampai akhir tahun 2021 untuk dapat terbit 215 Sertifikat dari target UIW NTT 313 sertifikat tahun 2021. (*)

Pos terkait