Komisioner KIP NTT Audiens dengan Pemkab Rote Ndao

  • Whatsapp
Bagikan

KUPANG, JUBIR.id – Komisioner Komisi Informasi Provinsi NTT melakukan audiens dengan pemerintah kabupaten Rote Ndao, Kamis (2/12/2021).

Pertemuan yang dihadiri Wakil Bupati Rote Ndao Stefanus M. Saek dan sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut berlangsung di ruang kerja Wakil Bupati Rote Ndao.

Bacaan Lainnya

Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi NTT Ichsan Arman Pua Upa yang didampingi Koordinator Edukasi, Sosialisasi dan Advokasi, Maryanti H. Adoe dan Koordinator Bidang Kelembagaan Germanus Attawuwur menyampaikan bagwa Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik lahir dari sejarah penyelengaraan pemerintahan yang tertutup di era Orde Baru. 

Prinsip penyelenggaraan negara di rezim itu adalah bahwa seluruh informasi publik adalah rahasia negara. Akibatnya, terjadi praktek pemerintahan bersifat Korupsi Kolusi dan Nepotisme alias KKN. 

Lahirnya undang-undang KIP membawa paradigma baru dalam penyelenggaraan negara dengan prinsip semua informasi publik wajib diketahui publik, kecuali informasi yang dikecualikan.

Sebagai bentuk keterbukaan negara kepada masyarakat, undang-undang ini mewajibkan setiap badan publik pemerintah maupun non pemerintah untuk mrnyediakan, menyimpan, mendokumentasikan dan mendistribusikan informasi publik melalui sebuah wadah yang disebut dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang lazim disebut PPID. 

Baca Juga:  Buka Kembali Destinasi Wisata Kampung Adat Wae Rebo, Gubernur NTT : Kita Tetap Mematuhi Protokol Kesehatan

PPID menjadi dapur sekaligus corong pemerintah untuk selalu menyampaikan informasi publik melalui empat jenis informasi publik yakni informasi serta merta, setiap saat, berkala dan dlikecualikan. Klasifikasi informasi ini menjadi kewajiban badan publik untuk menyampaikan kepada masyarakat.

Selain itu, para Komisioner KIP NTT juga menjelaskan tentang tugas,fungsi dan wewenang Komisi Informasi NTT serta peran dan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID pembantu  diseluruh Badan Publik di Kabupaten Rote Ndao.

Sementara itu, Wakil Bupati Rote Ndao Stefanus M Saek mengatakan,

Pemerintah Kabupaten Rote Ndao siap mendukung penuh implementasi  Undang-undang tersebut dan keberadaan Komisi Informasi Provinsi NTT. 

Selanjutnya pihaknya siap membentuk dan mengoptimalkan peran PPID diseluruh Badan Publik di Lingkup Pemerintahan Rote Ndao.

Sosialisasi kemudian dilanjutkan di Ruang Rapat KPU Rote Ndao yang dihadiri oleh penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu.

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Provinsi NTT Agustinus Lede Bole Baja yang diwawancarai di Kupang mengungkapkan, Komisioner KIP NTT terus bergerak ke seluruh Badan Publik di NTT termasuk di Kabupaten Rote Ndao yang sudah merupakan kabupaten ke-20 di NTT yang dikungjungi.

Baca Juga:  Tingkatkan Pelayanan, Dinas PMPTSP Kota Kupang Terapkan Standar ISO

Menurut Agus Baja, tujuan audiensi ke seluruh Badan Publik di Provinsi NTT yaitu agar Badan Publik mengetahui tentang sejauh mana implementasi Undang-undang nomor 14 tahun 2008, tentang keterbukaan Informasi Publik serta tugas, fungsi dan wewenang KI Provinsi NTT.

Selain itu, Badan Publik akan mengetahui hak dan kewajibannya.

Karena itu Baja berharap dengan audiens yang terus dilakukan tersebut masyarakat dapat mengetahui bahwa memperoleh informasi publik merupakan hak setiap orang dan Badan Publik juga mengetahui hak dan kewajibannya. (*)

Pos terkait